Satoshinakamoto Blog Mengenai Berita Terkini Paling Update

Gugur saat Tragedi Kanjuruhan, Briptu Fajar dan Brigadir Andik Naik Pangkat 1 Tingkat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan penghargaan terhadap dua anggota polisi yang gugur akibat tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Kedua polisi mendapatkan penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) itu yakni Briptu Fajar Yoyok Pujiono anggota Polsek Dongko, Trenggalek, dan Brigadir Andik Purwanto anggota Polsek Sumbergempol, Tulungagung.

“Bapak Kapolri memberikan reward kepada anggota Polri yang gugur dalam melaksanakan tugas,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat jumpa pers di Malang, Senin (3/10).

Penghargaan berupa naik pangkat lebih tinggi satu tingkat itu diberikan kepada dua anggota polisi atas jasa tindakan heroik yang gugur dalam tugas kepada Briptu Fajar dan Brigadir Andik sebagaimana ST Nomor STR/742/X/KEP/ 2022. Dengan begitu, Briptu Fajar naik pangkat menjadi Brigadir sedangkan pangkat Brigadir Andik menjadi Bripka.

“Sudah dinaikkan pangkat luar biasa anumerta setingkat lebih tinggi,” ujar Dedi.

Dedi melanjutkan, untuk proses pemakaman kepada dua jenazah Briptu Fajar dan Brigadir Andik telah berlangsung secara kedinasan pada Minggu (2/10) kemarin.

“Kemarin dua anggota Polri tersebut sudah dimakamkan secara kedinasan,” tutur Dedi.

Korban Gugur Saat Bertugas

Sebelumnya, dua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ikut menjadi korban dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Sabtu malam. Mereka adalah Briptu Fajar Yoyok Pujiono dan Bripka Andik Purwanto.

Briptu Fajar merupakan anggota dari Polsek Dongko, Trenggalek. Sementara Bripka Andik merupakan personel Polsek Sumbergempol, Tulungagung. Keduanya menjadi korban saat ikut melakukan tugas pengamanan di stadion selama laga berlangsung.

Kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Sabtu (1/10) malam membuat setidaknya 125 orang dilaporkan meninggal dunia. Dua dari ratusan korban yang tewas itu ialah Bripka Andik dan Briptu Fajar.

Kerusuhan sendiri pecah setelah wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya usai. Arema FC yang kalah di kandang sendiri memicu suporter turun ke lapangan.

Kemudian, petugas keamanan yang kaget melihat massa turun pun bereaksi dan berusaha menenangkan suporter dengan menembakkan gas air mata. Dari situlah situasi semakin tidak kodusif hingga menyebabkan ratusan nyawa melayang.

Komnas Perempuan Angkat Suara soal Spekulasi Liar Penembakan Polisi di Rumah Ferdy Sambo

Komisi Nasional Perempuan (Komnas) mengingatkan semua pihak untuk menghentikan berbagai spekulasi terkait kejadian di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Keterbukaan diminta sabar menunggu hasil penyidikan oleh Tim Khusus (timsus) yang dibentuk Kapolri.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menilai berbagai spekulasi yang saat ini menjadi perbincangan hangat akan berdampak pada lambatnya pemulihan istri Candrawati, Irjen Ferdy Sambo. Akibatnya, akan sulit bagi Timsus untuk mendapatkan informasi dari istri Irjen Ferdy Sambo yang menjadi saksi kunci peristiwa itu.

“Semua spekulasi, terutama tentang motifnya, kami yakini lebih menyudutkan Ms. P sehingga dia tidak bisa pulih,” kata Andy kepada wartawan, Rabu (21/7/2022) malam.

Dikatakan, Komnas Perempuan saat ini sedang mengusut kasus terkait dugaan Putri Candrawati sebagai korban kekerasan seksual.

Kami sedang menyelidiki jatuhnya. Komnas Perempuan mencari siapa saja yang melaporkan kekerasan seksual, hal pertama yang harus kita pastikan adalah semua pihak terlibat dalam upaya perlindungan dan pemulihan,” katanya.

Selain penembakan antar anggota Polri di rumah dinas Ferdy Sambo, Komnas Perempuan menganggap kondisi Putri Candrawati menjadi perhatian utama.

Meskipun dia menyaksikan kejadian itu, dia belum pulih sebelum dia bisa bercerita. Yang kami fokuskan adalah Ibu P memiliki ruang untuk pemulihan. Ms P. masih shock. Saat ini Mbak P hanya menangis, jadi kami butuh ruang lebih untuk bisa mendampingi kasusnya,” jelas Andy.

Sementara itu, kami berharap semua orang bersabar dengan hasil investigasi apakah itu Timsus, Komnas HAM. Menurut pendapat saya semua spekulasi ini harus ditunda, kami akan berhenti ketika kami bisa. Masalah utama adalah menembak. Mari beri waktu kepada Komnas HAM, Timsus, dan polisi untuk memberikan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi mari kita berhenti berspekulasi tentang motif untuk saat ini, kami akan memberi ruang pada Ms P. untuk pulih,” tambahnya.

Andy memastikan Komnas Perempuan akan terus memantau perkembangan kondisi Putri Candrawati dan berkoordinasi dengan Timsus dan Komnas HAM jika ditemukan informasi tambahan.

Brigadir J, yang tewas setelah baku tembak dengan Bharada E di rumah Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo Star, mengatakan polisi diduga mencoba melecehkan Putri Candrawathi secara seksual.

Karo Penmas, Humas Polri, kepada Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, Brigadir J masuk ke kamar pribadi istri Irjen Ferdy Sambo dan diduga mencabuli Putri Candrawathi dan menodongkan senjata ke hagrich. Putri Candravathi kemudian berteriak minta tolong, membuat panik Brigadir J yang kemudian meninggalkan ruangan sebelum akhirnya menembak Bharada E.

Kapolri telah membentuk tim khusus terkait kejadian ini yang dipimpin Kapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Kompolnas dan Komnas HAM juga dilibatkan dalam tim khusus.

Lewat Surat Terbuka, KontraS Desak Jokowi Perbaikai Kinerja Penuntasan Kasus Paniai Berdarah

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat nomor 23/SK-KontraS/VII/2022 berisi permintaan kepada Jokowi untuk meningkatkan kinerja dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Paniai 7 dan 8 Desember 2014.

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mengatakan dalam suratnya bahwa setelah dua bulan menjabat sebagai presiden, Jokowi bertekad untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Hal itu ia sampaikan di hadapan masyarakat Papua pada 27 Desember 2014.

Fatia mengatakan, setelah delapan tahun kejadian, kualitas pengadilan HAM atas kejadian Paniai seharusnya berjalan dengan baik. Karena itu akan membuktikan kualitas seorang Jokowi dalam menegakkan keadilan bagi rakyat Papua.

“Ini adalah momen dan tonggak penting untuk menunjukkan ketulusan Anda dalam memberikan keadilan kepada rakyat Papua dan untuk membuktikan janji Anda,” kata Fatia, seperti dikutip laman Kontrast.org, Jumat (15/7/2022).

Bahkan, KontraS menerima sejumlah catatan dari proses persidangan yang sedang berlangsung. Proses ini membuat masyarakat dan keluarga serta keluarga korban ragu-ragu tentang kebenaran yang terungkap dan keadilan yang dicapai.

Pertama, Kejaksaan Agung hanya menetapkan satu tersangka yang bertanggung jawab secara hukum atas peristiwa Paniai. Padahal, kata Fatia, sebagai penyidik, Komnas HAM telah menyebutkan beberapa kategori pelaku yang perlu diselidiki.

Misalnya Komando Pembuatan Kebijakan, Komando Efektif di Lapangan, Aktor Lapangan dan Aktor Terabaikan.

“Jadi jelas rasanya tidak mungkin ketika hanya ada satu penjahat kekerasan terhadap semua korban yang jatuh. Tentu saja, dicurigai sebagai ‘kambing hitam’ membuat orang mempertanyakan keseriusan pemerintah Anda dalam mengungkap kebenaran dalam kasus ini,” kata Fatia.

Kedua, berkas perkara ini dilimpahkan Kejaksaan Agung ke Pengadilan Negeri Makassar sebagai tempat kedudukan Pengadilan HAM. Sedangkan Pasal 45 UU 2/2021 jo. UU 21/2000 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua jo. Pasal 3 ayat (1) UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM mengatur bahwa pelanggaran HAM berat di wilayah Papua harus diadili di Pengadilan HAM yang juga berkedudukan di Papua.

KontraS berpendapat bahwa pemilihan lokasi sangat penting untuk memberikan akses bagi korban, saksi dan masyarakat Papua pada umumnya untuk mengikuti proses secara langsung. Pembatasan jarak dan akses terhadap kasus-kasus yang terjadi di Papua dan diadili di Makassar terbukti menghambat persidangan Pengadilan HAM atas peristiwa Abepura 2000.

“Ini kembali membuat masyarakat meragukan keseriusan komitmen Anda untuk memajukan Papua ketika 22 tahun telah berlalu dan rakyat Papua masih belum memiliki pengadilan HAM di Papua sendiri,” kata Fatia.

KontraS menilai pelanggaran HAM berat terkait peristiwa Paniai harus menjadi perhatian Jokowi. Tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya keadilan dan hak-hak lain secara penuh bagi korban dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Fatia, tindakan keras Presiden terhadap kinerja Kejaksaan Agung, khususnya dalam mengusut pelanggaran HAM berat, bukanlah campur tangan yang diyakini mampu mengganggu proses hukum secara berimbang.

Sebaliknya, ini merupakan bukti perhatian Presiden dan pemerintah terhadap para korban pelanggaran HAM berat dan rakyat Indonesia.

“Bila Anda menganggap Kejaksaan Agung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pusat kekuatan pemerintah, meskipun bekerja di bidang penegakan hukum,” jelasnya.

Selain itu, Fatia mengatakan proses untuk mengakhiri insiden Paniai akan mencerminkan kualitas Jokowi dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat.

Berikut tiga desakan KontraS terhadap Jokowi:

Menilai hasil penyidikan Kejaksaan Agung, ditemukan sejumlah kejanggalan yang mengaburkan komitmen negara untuk mengusut pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Paniai.

2. Penyelenggaraan Pengadilan HAM Paniai di wilayah Papua untuk menjamin dan memberikan akses keadilan bagi korban dan masyarakat Papua, sebagaimana telah menjadi ketentuan dan amanat UU 2/2021 jo. UU 21/2000 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua jo. UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

3. Memenuhi jaminan perlindungan dan juga hak-hak korban dengan menggunakan Kejaksaan Agung

Profil Irjen Ferdy Sambo, Penghuni Rumah Dinas TKP Polisi Tembak Polisi

Polisi tembak polisi. Kali ini menyeret petinggi Polri, yakni Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Ferdy Sambo.

Di rumah dinasnya kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, terkapar seorang polisi berpangkat Brigadir. Terdapat sepucuk senjata api di dekat tubuhnya. Usut punya usut, polisi itu berinisial Brigadir J, sopir istri Irjen Ferdy Sambo.

Karopenmas Divhumas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkap Brigadir J meregang nyawa usai cekcok, baku tembak dengan Bharada E yang tak lain adalah pengawal atau ajudan Irjen Ferdy Sambo.

“Jadi gini, itu benar melakukan pelecehan dan menodongkan senjata dengan pistol ke kepala istri Kadiv Propam itu benar. Pelecehan,” kata Ramadhan saat konferensi pers di Mabes Polri, Senin (11/7).

Lantas, siapakah Irjen Ferdy Sambo? Bagaimana sepak terjangnya di Korps Bhayangkara?

Dihimpun dari berbagai sumber, Irjen Ferdy Sambo merupakan anggota Kepolisian lulusan Akpol 1994 yang berpengalaman di bidang reserse.

Karirnya di Kepolisian terbilang moncer. Terutama di bidang reserse.

Sebelum menjabat Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo dipercaya sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri.

Saat itu, ia menangani kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung sekira tahun 2020. Irjen Sambo memastikan penyidik telah memegang prinsip kehati-hatian dalam pengusutan kasus kebakaran tersebut.

“Tim penyidik gabungan kasus kebakaran Kejagung tak akan terjebak politisasi, sesuatu yang tak ada namun didorong supaya ada. Penyidik tak mengada-ada,” tegas Irjen Sambo kala itu, Sabtu (24/10/2020).

Berikut sederet kasus menyedot perhatian publik yang pernah diusut Irjen Sambo:

– Bom Sarinah Thamrin (2016)

– Pengungkapan kasus Kopi mengandung racun sianida (2016)

– Pengungkapan kasus Perdagangan Orang Jaringan Timur Tengah (2018)

– Penangkapan dan Pengungkapan kasus Surat Palsu DPO tsk Joko Tjandra (2020)

– Pengungkapan kasus Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung RI (2020)

Penugasan Luar Negeri juga pernah diemban Irjen Sambo, diantaranya:

– 4th CTF Summit, Bangkok (7 November 2018)

– Sidang Umum Interpol, Dubai (18 November 2018)

– Police Specialist Conference, Singapore (28 November 2018)

– Victoria Police and Leadership in CT, Melbourne (10 Desember 2018)

Dalam Korps Bhayangkara, Irjen Ferdy Sambo juga telah menempati sejumlah jabatan. Yakni:

– Pamapta C Polres Metro Jakarta Timur (1995)

– Katim Tekab Polres Metro Jakarta Timur (1995)

– Kanit Resintel Polsek Metro Pasar Rebo Polres Metro Jakarta Timur (1997)

– Kanit Resintel Polsek Metro Cakung Polres Metro Jakarta Timur (1997)

– Wakapolsek Metro Matraman Polres – Metro Jakarta Timur (1999)

– Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur (2001)

– Kasat Reskrim Polres Bogor Polda Jabar (2003)

– Kanit IV Satops I Dit Reskrim Polda Jabar (2004)

– Kasubbag Reskrim Polwil Bogor (2005)

– Wakapolres Sumedang Polda Jabar (2007)

– Kasiaga Ops Biroops Polda Metro Jaya (2008)

– Kasat V Ranmor Dit Reskrimum Polda Metro Jaya (2009)

– Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat (2010)

– Kapolres Purbalingga (2012)

– Kapolres Brebes (2013)

– Wadirreskrimum Polda Metro Jaya (2015)

– Kasubdit IV Dittipidum Bareskrim Polri (2016)

– Kasubdit III Dittipidum Bareskrim Polri (2016)

– Koorspripim Polri (2018)

– Dirtipidum Bareskrim Polri (2019)

– Kadivpropam Polri (2020)

Fadli Zon: M Taufik Lama Berjuang dengan Gerindra, Mesti Ambil Keputusan Bijak

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, M Taufik harus mengambil keputusan yang bijak terkait pengunduran dirinya dari Gerindra. Fadli Zon menilai anggota DPRD DKI Jakarta itu bertikai dengan partai yang didirikan Prabowo Subianto itu.

M. Taufik dikabarkan akan pindah ke partai NasDem sebelum direkomendasikan masuk dari Dewan Kehormatan partai (MKP).

Saya kira Pak Taufik juga sudah lama bertengkar dengan Gerindra, jadi dia harus mengambil keputusan yang bijak,” kata Fadli Zon saat ditemui di Balaikota usai meresmikan Hari Gubernur Patria Jakarta, Ahmad Riverenstag (5,7). Kedatangan Fadli Zon ini sekaligus mempererat silaturahmi untuk membahas persiapan Pameran Filateli Dunia, Pameran Perangko Dunia dan Kejuaraan di Ibu Kota.

Namun, Fadli Zon mengaku tidak mengetahui secara fisik surat pengunduran diri M. Taufik sebagai skuat Gerindra. Ia meyakini M. Taufik memiliki kebebasan untuk memilih karir politiknya.

Setiap orang memiliki hak politik untuk memilih atau membuat pilihan. Kami juga mengirimkannya ke subjek data, ”katanya.

Soal rekomendasi penghapusan MKP Partai Gerindra, dia mengatakan keputusan ada di tangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Fadli mengaku tidak mengetahui keputusan Prabowo.

Saya kira tunggu saja kalau ada rencana seperti itu, misalnya,” ujarnya.

M Taufik bertemu dengan NasDem

Gerindra M diketahui telah memecat Taufik sebagai kader partai beberapa waktu lalu. Namun, keputusan tersebut sejauh ini baru sebatas rekomendasi. Pasalnya, keputusan resmi masih harus menunggu tanda tangan General Manager Gerindra, Prabowo Subianto.

Sejumlah kader partai NasDem sarapan bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di rumah dinas Gubernur di Menteng, Jakarta Pusat. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Begitu ditegaskan Taufik, membenarkan dirinya hadir dalam pertemuan tersebut. Ia mengatakan, kunjungannya ke rumah dinas Anies merupakan kegiatan rutin.

Oh tidak, kalau saya rutin bertemu Pak Anies, bagaimana saya bisa bicara tentang Jakarta,” kata Taufik saat dikonfirmasi merdeka.com, Selasa (21/6).

Menurut dia, kunjungan Selasa pagi itu tidak dimaksudkan bertepatan dengan kunjungan pimpinan partai NasDem. “Jadi saya tidak tahu sampai ada admin yang datang,” klaim Taufik.

Menurut pengakuan Taufik, percakapannya dengan Anies tidak sekamar dengan petinggi NasDem.

Dia tidak ingin tahu apa-apa tentang percakapan antara pengurus NasDem dan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu. “Kami berada di ruangan yang berbeda, saya sendiri,” kata Taufik.

Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, Doni Salmanan Segera Disidang

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) Polri memastikan berkas perkara Doni Salmanan sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung.

Diketahui, pria berjuluk “Crazy Rich Bandung” ini menjadi tersangka kasus dugaan penipuan investasi opsi biner menggunakan platform Quotex.

(Tersangka Doni Salmanan P21) Ya itu P21, awal pekan ini langsung (tahap II),” kata Kasubdit I Tipidsiber Bareskrim Polri Kombes Reinhard Hutagaol saat ditemui di Donnerstig (30,6 dst.)

Dia, untuk tahap II atau penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka, rencananya Senin (4 Juli) lusa.

“Minggu depan botak. Kalau hari Jumat ambil, kalau tidak Senin, Selasa. Karena banyak yang bawa,” ujarnya.

Dalam kasus ini, dia membenarkan bahwa satu-satunya tersangka adalah Doni Salmanan. Namun, dimungkinkan untuk mengidentifikasi tersangka baru.

Soal satu-satunya (tersangka), nanti kalau ada barang bukti baru di persidangan atau nanti, bisa kita lakukan, kan. Nanti bisa dibuka di pengadilan,” ujarnya.

Masih (pembangunan),” katanya.

Tak Ada Nama Prabowo, AHY dan Puan, NasDem: Capres Usulan DPP Belum Masuk

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny Gerard Plate menegaskan, nama-nama bakal calon presiden yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) belum final. Sebab, pada saat penggodokan di screening commitee ada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang mana memungkinkan untuk menambah nama lain diusulkan.

“Yang disampaikan di dalam forum rapat pleno adalah rekomendasi DPW. Pada saat penggodokan di screening commitee itu ada DPP NasDem dan bisa nambah, bisa tidak menambah. Tapi nanti itu akan dibahas di rapat malam ini, sebagai clue saja,” kata Johnny, saat diwawancarai di JCC, Jakarta, (16/6).

Dalam daftar capres yang diusulkan 34 DPW NasDem, tak ada nama Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Puan Maharani.

Johnny menegaskan, agar tidak terfokus pada hasil usulan DPW NasDem. Dalam usulan itu, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo paling dominan.

Sebab, DPP NasDem mempunyai hak untuk menambah atau tidak nama-nama yang akan diusulkan untuk menjadi capres 2024.

“Selalu terbuka peluang itu oleh Ketua Umum. Karena memang mekanismenya begitu. Kami DPP juga mempunyai hak untuk memberikan pandangan. Kan nggak fair juga kalau hanya daerah yang boleh,” paparnya.

Saat ditanyai apakah nama Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan diusulkan oleh DPP, Johnny tidak menjawab secara detail. Ia hanya meminta untuk menunggu hasil dari rapat di screening commitee DPP Partai NasDem.

“Makanya jangan prefer pada hasil yang tadi saja (DPW). Saya kan sudah sampaikan tadi bahwa ini baru usulan yang sangat awal yang prosesnya akan melalui beberapa tahap. Sehingga lebih baik menunggu sampai nanti shortlist tiga nama,” imbuhnya.

Daftar Nama Capres Usulan DPW NasDem
Sebelumnya, Sejumlah nama figur direkomendasikan 34 DPW Partai NasDem untuk diusung sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mendominasi rekomendasi yang dibacakan 34 DPW Partai NasDem dalam Rakernas NasDem di JCC, Kamis (16/6).

Tetapi nama besar seperti Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum Demokrat AHY tidak masuk dalam rekomendasi Partai NasDem daerah.

Ketum NasDem, Surya Paloh mengatakan dari sekian banyak nama rekomendasi NasDem daerah akan disaring hingga keluar tiga nama yang akan diberikan kepadanya.

“Saya yakin dan percaya kita masih memiliki calon terbaik dari yang baik, dari beberapa nama akan berproses menjadi 3 nama yg akan mendapat rekomendasi dan diajukan kepada saya sebagai pucuk pimpinan partai ini,” kata Surya Paloh, dalam sambutan Rakernas di Hall Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (15/6).

1. Anies Baswedan

Gubernur DKI Anies Baswedan mendapat rekomendasi dari 32 DPW Nasdem, kecuali DPW Nasdem Papua Barat dan DPW Nasdem Kalimantan Timur.

2. Ganjar Pranowo

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendapat rekomendasi dari 29 DPW Nasdem, kecuali DPW Nasdem Kalimantan Timur, DPW Nasdem Banten, DPW Nasdem Kalimantan Selatan, DPW Nasdem Maluku Utara dan DPW Nasdem DKI Jakarta.

3. Andika Perkasa

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendapat rekomendasi dari 13 DPW Nasdem.

Berikut daftar kandidat yang diusung DPW Partai NasDem:

1. DPW Nasdem Papua: Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Mathius Awoitauw

2. DPW Nasdem Sulawesi Tengah: Lestari Moerdijat, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo

3. DPW Nasdem Nusa Tenggara Timur: Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Dudung Abdurachman, Viktor Laiskodat

4. DPW Nasdem Sumatera Utara: Siswono Yudo Husodo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Erick Thohir

5. DPW Nasdem Kalimantan Barat: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Khofifah Indar Parawansa

6. DPW Nasdem Sulawesi Tenggara: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Rachmat Gobel, Prananda Surya Paloh, Syahrul Yasin Limpo

7. DPW Nasdem Sumatera Selatan: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Herman Deru, Erick Thohir, Rachmat Gobel

8. DPW Nasdem Papua Barat: Ganjar Pranowo, Syahrul Yasin Limpo, Prananda Surya Paloh, Mathius Awoitauw

9. DPW Nasdem Jawa Timur: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Khofifah Indar Parawansa, Rachmat Gobel

10. DPW Nasdem Kalimantan Timur: Prananda Surya Paloh, Isran Noor

Hadiri dan Bicara di Forum IISS Singapura, Prabowo Banjir Pujian

Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam di forum International Institute for Strategic Studies (IISS) di Singapura pada Sabtu, 11 Juni 2022 dengan para pemimpin dari negara sahabat.

Dalam kesempatan itu, Prabowo duduk bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Menteri Pertahanan AS Lloyd J. Austin, Menteri Pertahanan Australia Richard Donald Marles, dan Menteri Pertahanan dan Menteri Pertahanan China.

Kehadiran Prabowo AKAN disambut baik karena Indonesia memiliki peran penting dalam upaya menjaga perdamaian dunia sesuai dengan penetapan UUD 1945.

Prabowo juga menjadi pembicara pada Forum IISS Shangri-La Dialogue 2022 bertajuk “Mengelola Kompetisi Geopolitik”.

Dalam forum tersebut, Prabowo berbicara tentang pentingnya peran Indonesia dalam geopolitik Indochina, yang memungkinkan negara-negara terjajah untuk merdeka dari perangkap imperialisme dan kolonialisme.

“Faktor ini dipengaruhi oleh pemimpin Indonesia, Presiden Soekarno, gelang es untuk memprakarsai gerakan nonblok,” kata Prabowo dalam keterangannya, Minggu (6/12/2022).

Usai berbicara di forum IISS, Prabowo mendapat pujian dari seorang profesor bernama Hoo Chiew Ping yang merupakan dosen senior di National University of Malaysia.

@Kemhan_RI @prabowo memberikan salah satu komentar paling menarik (bukan narasi barat biasa). Beberapa penonton bertepuk tangan sebelum dia menyelesaikan pidatonya (juga jarang),” katanya.

Menurut Hoo, Prabowo juga mencontohkan bagaimana negara-negara Asia percaya pada kepemimpinan yang bijaksana karena mereka paling terpengaruh oleh kekuatan besar.

Pengalaman bersama tentang dijajah dan diperbudak mendorong negara-negara Asia untuk mencari cara bersama untuk menciptakan lingkungan yang ramah,” kata Hoo.

Performa Prabowo pun mendapat pujian dari Twitter @willschoong yang menyebut performa Prabowo pendek dan tajam. Pemilik Akun adalah Senior Fellow di ISEAS – Yusof Ishak Institute Singapore.

Saya baru saja mulai terbiasa tapi sepertinya sudah sangat usang seperti pidato @prabowo yang cukup singkat, katakanlah 12 menit? Dalam setahun pembicara sebelumnya menjadi sedikit bertele-tele dan melompat-lompat dari halaman ke halaman. Presentasi Prabowo singkat dan tajam,” jelas dia.

KPK Temukan Bukti Baru Kasus Suap Izin Apartemen Summarecon di Maliboro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti baru dalam kasus dugaan suap perizinan apartemen PT Summarecon Agung di Malioboro, Yogyakarta. Barang bukti baru ditemukan penyidik KPK setelah memeriksa rumah mantan Wali Kota Yogyakarta (Walkot) Haryadi Suyuti, rumah dinas Walkot Yogyakarta, rumah tersangka lain dan tensragneh.

Tim penyidik terus mengumpulkan barang bukti tambahan, antara lain berbagai alat bukti berupa berbagai dokumen terkait permohonan izin di wilayah kota Yogyakarta dan perangkat elektronik dan verdaicherthenen yang ditemukan di wilayah kota Yogyakarta-juru bicara Ali Fikri dalam keterangannya Jumat (6 /10/2022).

Ali, bukti-bukti baru itu akan lebih lanjut dibagikan oleh para saksi dan tersangka dalam kasus ini.

Analisis dan penyitaan masih dilakukan untuk menutup kasus guna mengusut para tersangka,” kata Ali.

Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka suap. KPK juga telah menunjuk Agung Oon Nusihono sebagai Vice President Real Estate Summarecon. Oon diduga menyuap Haryadi sebesar $27.258 untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kondominium Royal Kedaton di Malioboro, Yogyakarta.

Selain mereka, Kepala Biro Penanaman Modal dan PTSP Kota Yogyakarta, Nurwidhihartana, dan sekretaris pribadi Haryadi, Triyanto Budi Yuwono, ditetapkan sebagai tersangka suap.

KPK membuka kemungkinan pemanggilan dan pemeriksaan Direksi di PT. Summarecon Agung Tbk, terkait kasus dugaan suap izin perumahan di Maliboro, Yogyakarta, yang menjerat mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Konstruksi kasus mantan Wali Kota Yogyakarta
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi kasus dugaan suap kepada Wali Kota Yogyakarta (2017-2022) Haryadi Suyuti (HS).

Diperkirakan pada musim gugur 2019, tersangka Oon Nusihono (ON) melamar sebagai Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk melalui Dandan Jaya sebagai Presiden Direktur PT JOP (Java Orient Property). IMB (Izin Mendirikan Bangunan). PT JOP merupakan anak perusahaan dari PT. Summarecon Agung Tbk.

Ditugaskan oleh PT JOP untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton yang terletak di kawasan Malioboro dan termasuk dalam Kawasan Cagar Budaya, serta Biro Penanaman Modal dan PTSP Kota Yogyakarta,” kata Alex.

Kemudian, Alex, proses persetujuan akan dilakukan pada tahun 2021 dan untuk memfasilitasi pengajuan aplikasi, Oon dan Dandan Jaya diduga menjalin hubungan dan komunikasi yang intens, serta metbaryu zubente Yogyakarta untuk periode 2017-2022.

Diyakini ada kesepakatan antara ON (Oon) dan HS (Haryadi), antara lain ‘HS berkomitmen untuk selalu mengawal permohonan izin IMB’, sambil menginstruksikan pimpinan untuk segera memberitahukan izin IMB dan akan didampingi dengan pemberian sejumlah uang selama proses perijinan,” jelasnya Alex.

Geudes udes berawal bahwa dari hasil penyelidikan dan kajian yang dilakukan oleh dinas PUPR, ditemukan beberapa syarat yang tidak terpenuhi, yaitu salah satu dasar jalan yang tidak bisa rusak.

Alex memastikan Haryadi tahu ada masalah di lapangan. Dia juga mengeluarkan surat rekomendasi yang sesuai dengan permintaan Oon, yang dia setujui bahwa ketinggian bangunan melebihi batas maksimum peraturan untuk IMB yang akan dikeluarkan.

Dengan diterbitkannya izin IMF ini, diharapkan ada transfer dana secara bertahap dengan nilai minimal sekitar Rs50 juta dari ON untuk HS oleh NWH (Nurwidhihartana), Kepala Investasi STvonds-Investasi-Yogyakarta TBY ( Triyanto Budi Yuwono), Staf Sekretaris sekaligus Ajudan HS”, seru Alex.

Berdasarkan skema tersebut, pada tahun 2022 IMB yang diajukan oleh PT JOP untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton dapat diterbitkan dan pada tanggal 2 Juni 2022. ON juga dibawa ke Yogyakarta untuk serah terima HS di tempat tinggal dan tempat tinggal yang sebenarnya dengan jumlah sekitar $27.258.

Timbulkan Polemik, Ganjar Pranowo dan Menteri Luhut Sepakat Tunda Rencana Kenaikan Tarif Naik Stupa Candi Borobudur

Usulan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menunda kenaikan tarif stupa di Candi Borobudur diterima oleh Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Kenaikan tarif naik stupa di Candi Borobudur yang dibanderol dengan harga Rp 750.000 sempat memicu kontroversi yang ditolak berbagai pihak.

Penetapan tarif pendakian ke Stupa Candi Borobudur perlu dicek kembali dengan Taman Wisata Candi Borobudur (TWC) dan Balai Konservasi Borobudur.

Saya memberi tahu dia bahwa ada banyak protes, saya pikir itu diselesaikan, di mana dia setuju. Ini soal tarif, jangan bicara dulu, posting dulu dan memang TWC (Taman Wisata Candi) dan aulanya berkomunikasi, jadi orang tidak perlu khawatir. Ini penting untuk disampaikan,” kata Ganjar usai bertemu Luhut di Gedung Dinas Puri Gedeh, Kota Semarang, Selasa (6/7/2022).

Ganjar menjelaskan penataan di kawasan Candi Borobudur masih AKAN dilakukan. Oleh karena itu, perlu dicari peraturan terbaik untuk mengatur wisatawan yang ingin naik ke pura. Baik dengan pembatasan kuota maupun dengan instrumen lain, seperti pengaturan bea masuk.

Kami memindahkannya terlebih dahulu. Menteri (Luhut) sebelumnya sudah memberi tahu Pak Gub bahwa kami tunda dulu agar cerita itu tidak terjadi di mana-mana,” katanya.

Beberapa waktu lalu, Luhut memberikan keterangan terkait jadwal tiket Candi Borobudur sebesar Rp750.000 untuk turis domestik dan USD100 untuk turis asing. Salah satu alasannya adalah untuk menjaga dan melestarikan Candi Borobudur. Keputusan itu sendiri belum final dan masih dalam kajian.

Bahkan, TWC juga mengatakan setelahnya akan dilanjutkan dengan aula. Artinya perlu lebih banyak lembaga regulasi dan kemudian kelayakan tarif yang ada, mekanismenya karena pasti akan dijalankan,” jelas Ganjar.

Sebelumnya, Ganjar memberikan pernyataan terkait wacana yang beredar. Ia mengatakan, tarif yang direncanakan sebesar Rp 750.000 ini khusus diperuntukkan bagi wisatawan lokal yang ingin naik ke gedung atau stupa candi Borobudur. Tiket masuk Candi Borobudur untuk wisatawan lokal dewasa seharga Rp 50.000.

Wisatawan yang membayar tiket masuk Rp 50.000 hanya sampai di pelataran Candi Borobudur. Tidak bisa naik ke area stupa Candi Borobudur.

Selama ini wisatawan tidak diperbolehkan mendaki ke puncak Candi Borobudur dan hanya memasuki area pelataran candi.

Masukkan area dan naik ke pasta. Dua hal ini perlu disampaikan secara terbuka agar mereka tahu kenapa ada larangan orang ke pura,” kata Ganjar beberapa waktu lalu.

Selain itu, Ganjar mengatakan dalam rencana ini, harga tiket untuk pelajar akan jauh lebih murah. Tiket pelajar yang semula Rp 25.000 per orang, kini diturunkan menjadi Rp 5.000 per orang.

mempertimbangkan bagaimana pelajaran itu masuk. Kemarin diturunkan menjadi Rp 5.000. Kalau nanti kita butuh pendidikan yang lebih mendalam dalam konten sains, itu kebijakan khusus untuk siswa,” ujarnya.

Administrasi Candi Borobudur juga telah membahas harga tiket masuk kawasan Candi Borobudur. Menurut keterangan resmi dari pengelola, tiket masuk kawasan Candi Borobudur tidak mengalami perubahan.

Berikut rincian harga tiket masuk sesuai informasi pengelola dan yang tertera di website borobudurpark.com. Tiket masuk kawasan Candi Borobudur untuk wisatawan domestik atau lokal seharga Rp 50.000 untuk anak-anak 10 tahun ke atas.

Wisatawan lokal usia 3-10 tahun dikenakan biaya Rp 25.000. Tiket wisata lokal untuk rombongan pelajar atau pelajar minimal 20 orang dikenakan biaya Rp25.000 per orang.

Untuk ini, tiket turis asing seharga 100 USD atau setara dengan Rp 350.000 per orang. Wisatawan asing dalam kategori anak kost 15 USD atau sekitar Rp 210.000 per orang.

Secara statistik di website, tidak ada peraturan yang mengatur harga tiket wisata gelang di atas kawasan stupa Candi Borobudur.